Apa jadinya sebuah negara yang sedang menggalakan
upaya dengan penuh kesungguhan untuk
satu jalan yakni pembangunan, namun pada saat yang sama masyarakatnya (meski
hanya sebagian) sebagai salah satu komponen yang penting dalam negara itu
sendiri, justru terlalu sibuk memberi perhatian untuk mengomentari dan
mengkritisi yang bersifat cendrung tidak
posisif, di mana mereka lebih cendrung menyerang serangkain upaya pemerintah
tersebut yang dalam pandangan mereka masih jauh dari kata ideal.
Dengan dasar pandangan politik yang sempit, mereka lebih
memilih untuk mengambil sikap seolah acuh tak acuh terhadap kinerja pemerintah,
dibandingkan berjalan beriringan dalam satu sinergi dan mendukung setiap
kebijakan pemerintah dengan kesadaran serangkain kebijakan tersebut akan
berjalan dengan maksimal, hanya jika masyarakatnya ikut serta terlibat di
dalamnya, bukan malah menjadi warga negara yang bersikap pesimistis terhadap
pemerintahannya sendiri dan berakhir pada understimate atau meremehkan segala
pencapaian yang diraih oleh pemerintahan, yang tetap kecil dalam kriteria atau
standar mereka.
Di lihat dari gambaran di atas, mirisnya fenomena yang
demikian telah dengan nyata serta jelas terjadi di tanah air kita tercinta,
Indonesia. Dan kecendrungan ini semakin vocal ketika diakomodasi
selebar-lebarnya oleh media sosial. Tidak sulit bagi kita untuk menemukan
ujaran-ujaran yang terlampau mendiskreditkan ketercapaian kebijakan-kebijakan
pemerintah, tak jarang pula dengan sangat ekstrem mereka menghina presiden
sebagai kepala negara mereka sendiri, yang seharusnya mereka hormati
sebagaimana mestinya, karena bagaimana mungkin masyarakat dunia akan
menghormati negara kita melalui simbolnya (presiden) jika warganya sendirinya
enggan untuk melakukan hal yang demikian. Anehnya, Bapak Jokowi sebagai Presiden
kita yang ke tujuh ini, mendapat tidak sedikit pujian dari negara-negara lain
ketika banyak warganya sendiri yang menghina beliau.
Sikap kritis dalam kehidupan
bernegara memang diperlukan, dan memang
harus dimiliki warga suatu negara, kkhusususnya di Indonesia. Terlebih hal yang
demikian telah dijamin oleh
undang-undang terkait kebebasan berpendapat, namun hal yang kemudian harus
ditekankan di sini adalah bahwa kritik yang dimaksud adalah kritik yang tetap
mengacu pada kontruksi positif yang sifatnya membangun bukan malah sebaliknya
yang justru berpotensi memecah belah bangsa. Melihat kondisi ini yang sedang
menyelimuti tanah air, bertolak dari kenyataan ini sejatinya kita sedang menyaksikan era-era di mana
masyarakat kita larut dalam euforia kebebasan berpendapat sebagai titik balik
dari masa-masa saat suara rakyat dibungkam di rezim orde baru, sehingga ada
aggapan potensial yang mengatakan bahwa siapa pun presidennya, ia tidak akan
luput dari kritik pedas bahkan caci maki dari rakyatnya sendiri.
Sejak pemilu 2014 yang lalu, seharusnya segenap rakyat
Indonesia dapat bersatu dalam upaya membangun negeri yang perlu banyak
pembenahan ini, dan hal yang demikian dapat diimplementasikan minimal melalui
dukungannya terhadap program serta kebijakan dari pemerintah, bukan malah
terlalu sibuk mengorek-ngorek kesalahan pemerintah dengan nuansa politik yang
begitu kuat tanpa mau menunjukan sikap
sebagai warga negara yang baik dengan bersikap positif terhadap pemerintah.
Dalam pesta
demokrasi, orientasi serta haluan partai politik kita boleh beda, entah itu
hitam, hijau, biru maupun jingga sekalipun bendera yang kita kibarkan dalam
pemilu, akan tetapi ketika pentas politik yang diselenggarakan setiap 5 tahun
ini berakhir dan menghasilkan sebuah keputusan (pemenang), maka sebagai warga
negara yang baik dan memiliki rasa nasionalisme, sudah sewajibnya melupakan
warna bendera yang pernah kita kibar-kibarkan Karena pada akhirnya tidak ada bendera yang lebih tinggi dan utama dalam
kehidupan berbangsa dan bernegara kita, selain bendera merah putih. Sehingga
dengan pemahaman seperti ini, siapa yang akan terpilih untuk memimpin kita
semua, kita akan mendukung setiap langkanya selama itu demi kebaikan segenap
manusia Indonesia, tidak peduli dari partai mana pun.
Perang tagar sebagai mana yang dikutip dari berbagai
sumber, yang sempat memanas antara kubu
yang pro dan kontra terhadap pemerintah, terlebih fenomena ini juga tak luput
dari aksi-aksi persekusi seperti yang dialami oleh seorang ibu beserta anaknya
dalam CFD yang viral di media sosial beberapa waktu lalu, menjadi indikasi
tersediri bahwasanya masih banyaknya warga kita yang kurang dalam pemahaman
bagaimana seharusnya menjalani kehidupan berbangsa dan bernegara. Mirisnya
sentiment berbau politik yang masih terbawa sejak berakhirnya pemilu, tidak
hanya mengerucut pada kelompok elit yang memiliki kepentingan politik, namun
juga menyentuh pada tataran masyarakat, sehingga fenomena-fenomena seperti
perang tagar yang berisi seruan untuk mengganti presiden pada 2019 nanti yang
dilawan dengan seruan presiden sedang sibuk berkerja,ini tidak seharusnya
terjadi.
Post a Comment