PENDIDIKAN POLITIK BERBASIS LINGKUNGAN SEKOLAH

         

          Dalam sebuah komunitas, untuk tetap menjamin keberlangsungan komunitas itu sendiri dibutuhkan sebuah sistem yang berlaku guna untuk mengatur instrumen terkait rambu-rambu, bagaimana komunitas itu berkerja dalam skema koordinasi masing-masing komponen di tubuh komunitas tersebut, sehingga tercapai apa yang menjadi tujuannya. Dan dengan menyadari hal yang demikian tentu saja keberadaan sistem dalam sebuah negara memiliki peranan yang sangat esensial, karena mengingat negara merupakan komunitas yang di dalamnya terkandung unsur-unsur yang teramat kompleks di mana selain memiliki anggota yang jumlahnya tidak sedikit, juga memiliki luas daerah yang menjadi kekuasaan teritorinya. Sistem yang berlaku dalam sebuah negara di sebut sebagai sistem pemerintahan.

          Di negara Indonesia kita tercinta sendiri, sistem pemerintahan yang kita anut adalah sistem Trias Politica sebagaimana yang di atur dalam undang-undang 1945. Sistem pemerintahan Trias Politica menghendaki agar terciptanya keharmonisan serta keseimbangan dalam sebuah negara dengan cara memberlakukan pemisahan kekuasan yang ada dalam lebih dari satu lembaga negara yang meliputi lembaga eksekutif, legislatif dan yudikatif. Ketiga lembaga ini secara konstitusi memiliki kedudukan yang setara, dan masing-masing memiliki independensi satu sama lain sehingga salah satu lembaga tidak dapat mengintervensi lembaga yang lain.

              Dengan  sistem yang seperti ini, dimana tidak ada pihak baik individu maupun kelompok yang memegang kekuasaaan secara absolut  diharapkan dapat menghindarkan dari  sikap otoriter  serta sikap tiran yang mengancam akan hak-hak asasi warga negera dari pemegang otoritas seperti yang banyak terjadi di eropa masa silam. Sampai munculnya para cendikia yang mengoreksi dan mengkritisi situasi perpolitikan saat itu, seperti misalnya John Locke yang memformulasikan sistem pemerintah yang disebut Trias Politica ini (Two Treatises on Civil Government tahun1690) yang kemudian dikembangkan lagi oleh  Montesquieu (The Spirit of Laws)

.         

          Sebagai bentuk kesadaran akan pentingnya pendidikan politik bagi warga negara, sekolah dipandang dapat menjadi media yang sangat strategis untuk menanamkan pemahaman bagi para siswa untuk menciptakan generasi berbudaya politik di masa yang akan datang, sehingga semakin terwujud kedewasaan dalam menyikapi politik  dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Sebagai sarana pembelajaran, sebuah miniatur sistem pemerintahan suatu  negara dapat diterapkan di lingkungan sekolah untuk menggambarkan bagaimana sistem pemerintahan sebuah negara berkerja khususnya sistem pemerintahan negara Indonesia.Hal ini telah banyak dilakukan di banyak sekolah tingkat SMA dengan membentuk wadah bagi para siswa yang memiliki fungsi dan kedudukan yang sama dengan lembaga legislatif dalam sebuah negara.

            Di sekolah selain memiliki organisasi siswa intra sekolah (OSIS) serta wadah untuk kegiatan non-akademis lainnya berupa ekstrakulikuler sebagai media untuk menyalurkan bakat serta minat siswa, juga dapat dibentuk sebuah wadah bagi para siswa yang serupa lembaga legislatif, dimana mereka dapat menjalankan peran sebagaimana lembaga dewan meskipun sebatas di lingkungan sekolah sehingga  siswa lebih mudah dalam memahami konsep Trias  Politica.Sebagaimana anggota dewan,tak jauh berbeda, dalam pelaksanaannya organisasi ini terdiri dari siswa yang mewakili kelasnya. Bertugas untuk mengawasi kinerja OSIS selaku eksekutif dan membahas program-program apa saja yang akan dijalankan oleh OSIS termasuk menyampaikan aspirasi dari siswa yang ada di masing-masing kelasnya untuk dibahas bersama OSIS.

          Sebagaiaman yang kita tahu bahwa salah satu lembaga dari sistem Trias Politica, yaitu lembaga 

legislatif, khususnya di indonesia merupakan lembaga yang dipegang oleh mereka sang wakil rakyat yang duduk di kursi dewan dan berjumlah 560 serta terbagi dalam komisi-komisi berdasarkan bidang tertentu. Lembaga ini secara garis besar memiliki tiga fungsi pokok, meliputi fungsi legislasi, pengawasan dan anggaran. Yang membedakannya dengan miniatur lembaga legislatif di sekolah yang dijalankan siswa, hanya terletak pada fungsi anggaran, karena memang  penerapan konsep yang dijalankan di lingkungan sekolah hanya menenkankan pada aspek legislasi dan pengawasan lembaga legislatif.

         Salah satu sekolah yang menerapkan metode pembelajaran politik seperti ini adalah SMA Negeri 1 losari. Sekolah yang terletak di ujung timur dari provinsi jawa barat dan berbatasan langsung dengan provinsi jawa tengah ini, sejak tahun 2015 telah menerapkan model pembelajaran pendidikan politik berbasiskan lingkungan sekolah setelah mendapatkan arahan langsung dari kepala sekolahnya sendiri yakni Drs.ASEP DIDI SISWADI LETNADI yang penuh inovasi berjiwa pembaharu dan bertangan dingin.Di sekolah ini wadah yang serupa legislatif ini disebut sebagai APK (anggota perwakilan kelas) dan berjumlah sekitar 40 siswa dari masing-masing kelas, bersasal dari kelas 10 sampai kelas 12 dengan jumlah perwakilan dua siswa perkelas.

           Penerapan pendidikan politik semacam ini dirasa lebih efektif dan bersifat  representatif, selain akan menambah wawasan siswa tentang bagaimana sebuah koordinasi dalam sistem pemerintahan berkerja, juga sebagai media atau sarana untuk menyiapkan para generasi muda untuk lebih bijak dalam menyikapi perkembangan dunia politik saat mereka terjun di lingkungan masyarakat sehingga akan tercipta suatu tatanan masyarakat yang berbudaya politik yang tinggi.

           Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, pendidikan politik bagi masyarakatnya sangat dibutuhkan agar setiap warga negara mengetahui dan dapat memaksimalkan peranannya dalam negaranya sendiri, dan terkait hal ini wakil ketua MPR yakni Hidayat NurWahid menyatakan bahwa pendidikan politik warga negara akan membuahkan pemerintahan sdan sisitem politik yang baik, dikutip dari m.antaranews.com (Sabtu, 29 Juli 2017).”Dalam konteks politik kita harus terus meningkatkan SDM, termasuk (dalam) memahami hak poltik, sehingga bisa membangun Indonesia lebih baik,”ucapnya dalam Sosialisasi Empat pilar di Lombok beberapa waktu lalu.